Daftar UMK Kabupaten/Kota DIY Tahun 2019

Bertema.com – Daftar UMK Kabupaten/Kota DIY 2019.

Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja.

Pemberian upah kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau kesepakatan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh.

Sesuai pasal 3 PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, kebijakan pengupahan yang menjadi hak pekerja/buruh meliputi:

1. Upah minimum

2. Upah kerja lembur

3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya

5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

6. Upah untuk pembayaran pesangon

7. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Penghasilan yang layak merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil pekerjaannya. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.

Pendapatan yang layak tersebut siberikan dalam bentuk Upah dan pendapatan non Upah.

Komponen upah terdiri atas Upah tanpa tunjangan, Upah pokok dan tunjangan tetap, dan Upah pokok, tunjangan tetap, serta tunjangan tidak tetap.

Sedangkan Pendapatan non Upah berupa tunjangan hari raya keagamaan, bonus, uang pengganti fasilitas kerja dan/ atau uang servis pada usaha tertentu.

Maka setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya didasarkan pada satuan waktu dan/atau satuan hasil.

Oleh sebab itu maka pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota wajib menetapkan Upaha Minimum yang harus diterima oleh pekerja di wilayahnya.

Upah Minimum untuk Provinsi disebut dengan UMP sedangkan Upah Minimum bagi Kabupaten / Kota disebut dengan UMK.

Daftar UMK Kabupaten/Kota DIY 2019 

UMK maupun UMP pastinya tidak asing bagi para pekerja/buruh, karena upah ini menjadi acuan bagi terhadap upah yang harus diterima.

UMK merupakan upah minimum kabupaten atau kota yang diberikan kepada pekerja yang perusahaannya di wilayah kabupaten atau kota.

Biasanya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) nilainya lebih besar dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sedangkan UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku bagi suatu provinsi. Sehingga UMP untuk provinsi yang satu dengan provinsi lainnya besaran upahnya berbeda.

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

Kalau dilihat dari yang menetapkan, UMP ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan UMK ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan bupati atau wali kota.

Setiap tanggal 1 bulan November, para gubernur mengumumkan besaran UMP di daerahnya masing-masing untuk gaji tahun berikutnya.

Sedangkan UMK untuk tahun berikutnya diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November.

UMP dan UMK merupakan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum baik UMP maupun UMK yang ditetapkan pada bulan November tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Adapun pengawasan dan pelaksanaan dari UMP dan UMK dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

UMP ditetapkan berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Komponen kebutuhan hidup layak (KHL) digunakan sebagai dasar penentuan Upah minimum dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja.

Kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100 kkal per hari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.

Daftar UMK Kabupaten/Kota DIY 2019 

Komponen gaji karyawan meliputi upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, dan upah pokok, tunjang tetap dan tunjangan tidak tetap.

Tunjangan Tetap merupakan Pembayaran kepada Pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja.

Untuk tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap.

Dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran Upah pokok, misalnyai transport dan atau tunjangan makan.

Meningkatkan kesejahteraan pegawai atau karyawan merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memikirkannya.

Maka setiap tahun pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi selalu menetapan UMK dan atau UMP bagi karyawan yang berada di wilayahnya.

Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) dipergunakan untuk menghitung upah minimum.

Pemerintah DIY menetapkan Upah Minimum kabupaten Kota di wilayah Provinsi DIY untuk tahun 2019.

Keputusan UMP tahun 2019 tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur DIY dan mulai berlaku efektif per 1 Januari 2019.

Salah satu poin dalam keputusan tersebut, pengawasan pelaksanaan keputusan gubernur ini dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya.

Tahun ini Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan kenaikan UMP sebesar 8,03%.

Baca Juga: 

1. UMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

2. UMP Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

3. UMP Provinsi Sumatra Utara Tahun 2019

4. UMP Provinsi Sumatra Barat Tahun 2019

5. UMP Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2019

6. UMP Provinsi Aceh Tahun 2019

7. UMP Provinsi Riau Tahun 2019

8. UMP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

9. UMP Provinsi Jambi tahun 2019

10.UMP Provinsi Lampung Tahun 2019

11. UMP Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019

12. UMP Provinsi Bengkulu Tahun 2019

13. UMP Provinsi DKI Tahun 2019

14. UMP Provinsi DIY Tahun 2019

15. UMP Provinsi Bali Tahun 2019

16. UMP Provinsi NTB Tahun 2019

17. UMP Provinsi NTT Tahun 2019

18. UMP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

19. UMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

20. UMP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

21. UMP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

22. UMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

23. UMP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019

24. UMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019

25. UMP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019

26. UMP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

27. UMP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

28. UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2019

29. UMP Provinsi Maluku Tahun 2019

30. UMP Provinsi Maluku Utara Tahun 2019

31. UMP Provinsi Papua Tahun 2019

Daftar UMK Kabupaten/Kota DIY 2019 

Penetapan UMK menjadi wewenang bupati/wali kota menggunakan rumus yang telah ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja. Yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang sudah ditentukan.

Berdasarkan surat edaran dari gubernur DIY, bupati dan walikota paling lambat menyerahkan usulan UMK ke Gubernur pada 5 November.

Karena paling lambat pada Minggu ketiga bulan November UMK tahun 2019 se- provinsi DIY harus segera ditetapkan.

Berikut ini admin sampaikan Daftar UMK Kabupaten/Kota DIY 2019:

1. Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Kota Yaogyakarta sebesar Rp1.846.400,-

2. Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Kabupaten Sleman sebesar Rp1.701.100,-

3. Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Kabupaten Bantul sebesar Rp1.649.800,-

4. Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Kota Kulon Progo sebesar Rp1.613.200,-

5. Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp1.571.000,-

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor 320/KEP/2018 yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2019.

Dari daftar Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di atas, UMK tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp1.846.400,-.

Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp1.571.000,-

Meskipun demikian Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) di wilayah Provinsi DIY tetap mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu.

Semoga dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah Provinsi DIY dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh.

Dengan demikian para pekerja/ buruh di wilayah Provinsi DIY dapat memenuhi standar kebutuhan hidup layak.

Demikianlah informasi Daftar UMK Kabupaten/Kota DIY 2019. Semoga Bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *