Permendikbud 51 Tahun 2018 Tentang PPDB Tahun 2019

Bertema.com – Permendikbud 51 Tahun 2018 Tentang PPDB Tahun 2019.

Pada akhir Desember 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 ditetapkan melalui Permendikbud nomor 51 tahun 2018.

Permendikbud nomor 51 tahun 2018 mengatur tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMA dan SMK.

Di dalam Permendikbud ini PPDB dilakukan berdasarkan atas dasar nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Namun dasar Nondiskriminatif dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Adapun Permendikbud nomor 51 tahun 2018 bertujuan:

a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

b. digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya.

c. digunakan sebagai pedoman bagi kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.

Sedangkan Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS, mulai tahun ajaran 2020/2021 wajib melaksanakan PPDB dimulai bulan Mei.

Perlu anda ketahui bahwa pelaksanaan PPDB tahun 2019 memberlakukan sistem zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.

Pemda wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

Penetapan zonasi pada setiap jenjang wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu. dan/atau anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Permendikbud 51 Tahun 2018 Tentang PPDB Tahun 2019

Adapun Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% ditentukan berdasarkan nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN. dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.

Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Sedangkan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Seleksi PPDB 2019

Peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia dan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Adapun seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring maupun luring dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal.

Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Untuk seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA juga menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan mekanisme daring maupun luring, dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal.

Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Permendikbud 51 Tahun 2018 Tentang PPDB Tahun 2019

Khusus dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai Ujian nasional (UN).

Dengan demikian proses PPDB pada jenjang SMK tidak menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi maupun jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Selain mempertimbangkan nilai Ujian nasional (UN) proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah.

b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat.

Apabila hasil Ujian nasional (UN) dan hasil seleksi sama. Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah bersangkutan.

Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan. Pada saat pendataan ulang tidak dipungut biaya.

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu pada SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dibebaskan dari biaya pendidikan.

Oleh sebab itu Pemerintah daerah provinsi wajib mengalokasikan anggaran untuk membiayai peserta didik yang tidak mampu.

Permendikbud 51 Tahun 2018 Tentang PPDB Tahun 2019

Terkait perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/ kota. Dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik. berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Informasi terkait Permendikbud 51 Tahun 2018 Tentang PPDB Tahun 2019 selengkapnya dapat anda unduh di sini.

Baca juga:

Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Tentang KI KD Jenjang Dikdasmen

Demikian Permendikbud 51 Tahun 2018 Tentang PPDB Tahun 2019, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *