Permenpan-RB 2 Tahun 2019 Pengadaan PPPK Tahun 2019

Bertema.com – Permenpan-RB 2 Tahun 2019 Pengadaan PPPK Tahun 2019.

Dalam rangka mewujudkan Nawa cita dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional khususnya pada sektor pelayanan pendidikan dan kesehatan. serta peningkatan ketahanan pangan, diperlukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan profesional dengan jumlah yang tepat di lingkungan pemerintah.

Maka untuk mengisi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian dikelurkanlah Permenpan-RB 2 Tahun 2019.

Permenpan-RB 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluh Pertanian.

Dalam Permenpan-RB 2 Tahun 2019 yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia. yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Adapun Ruang lingkup pengadaan PPPK dalam Peraturan menteri ini meliputi:

  1. TH Eks K-2;
  2. dosen dan tenaga kependidikan pada PTN Baru; dan
  3. penyuluh pertanian berdasarkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/direktur jenderal/kepala dinas pertanian provinsi. dan/atau nota kesepahaman/MoU antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan pemerintah daerah.

Menurut pasal 3 Permenpan-RB 2 Tahun 2019 TH Eks K-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

  1. guru yang masih aktif mengajar;
  2. dosen yang masih aktif bertugas di Instansi Pemerintah;
  3. tenaga kesehatan yang masih aktif bertugas di unit pelayanan kesehatan Instansi Pemerintah; dan
  4. penyuluh pertanian yang masih aktif bertugas.

Permenpan-RB 2 Tahun 2019 Pengadaan PPPK Tahun 2019

Sedangkan Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

  1. dokter umum/spesialis;
  2. dokter gigi/spesialis;
  3. bidan;
  4. perawat;
  5. perawat gigi;
  6. apoteker;
  7. asisten apoteker;
  8. pranata laboratorium kesehatan;
  9. teknik elektromedis;
  10. perekam medis;
  11. fisioterapis;
  12. radiografer;
  13. sanitarian;
  14. nutrisionis;
  15. epidemiolog kesehatan;
  16. entomolog kesehatan;
  17. refraksionis optisien;
  18. administrator kesehatan;
  19. penyuluh kesehatan masyarakat;
  20. analis kesehatan; dan
  21. penguji kesehatan dan keselamatan kerja (tenaga kesehatan lingkungan kerja).

Sebagimana taercantum pada pasal 12, Calon pelamar PPPK untuk Instansi Pusat dan Instansi Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. berusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. berpendidikan paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma empat) untuk jabatan fungsional guru;
  4. pendidikan paling rendah S-2 (Strata-dua) untuk jabatan fungsional dosen;
  5. berpendidikan paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) untuk jabatan tenaga kesehatan;
  6. pendidikan paling rendah SMK jurusan pertanian atau sederajat untuk jabatan tenaga penyuluh pertanian;
  7. berpendidikan paling rendah sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan fungsional yang akan diduduki untuk tenaga kependidikan pada PTN Baru; dan
  8. memenuhi persyaratan masing-masing jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenpan-RB 2 Tahun 2019 Pengadaan PPPK Tahun 2019

Selanjutnya terkait pendaftaran Pasal 13 mengisyaratkan:

  1. Pendaftaran peserta seleksi calon PPPK Tahun 2019 dilakukan secara daring.
  2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Melalui portal (https://sscasn.bkn.go.id) atau portal lainnya yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
  3. Instansi Pemerintah dan Badan Kepegawaian Negara wajib memastikan bahwa identitas pendaftar sama dengan identitas yang terdapat dalam database BKN.

Panita pelaksana seleksi instansi melaksanakan verifikasi secara cermat dan teliti terkait kelengkapan persyaratan administrasi /dokumen pelamar.

Pelamar dapat mengikuti seleksi kompetensi apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh panitia pelaksana seleksi instansi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Seleksi kompetensi menggunakan sistem CAT terdiri atas:

  1. Kompetensi Manajerial;
  2. Sosio Kultural; dan
  3. Kompetensi Teknis.

Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi nilai ambang batas. Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai ambang batas diatur dengan Peraturan Menteri.

Kepada pelamar yang memenuhi nilai ambang batas diikutsertakan wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Dimana wawancara dilakukan berbasis komputer.

Bagi anda yang mebutuhkan informasi selengkapnya terkait Permenpan-RB 2 Tahun 2019 Pengadaan PPPK Tahun 2019 dapat mengunduhnya di sini.

Baca Juga:

Demikianlah informasi terkait Permenpan-RB 2 Tahun 2019 Pengadaan PPPK Tahun 2019, semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *