Syarat Penerimaan PPPK 2019 Menjadi Pegawai ASN

Bertema.com – Syarat Penerimaan PPPK 2019 Menjadi Pegawai ASN

Istilah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau yang dikenal dengan PPPK sebetulnya telah ada sejak dikeluarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut adalah UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

UU Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau yang dikenal dengan PPPK diatur pada Bagian Keempat tentang Manajemen PPPK, mulai pasal 93.

Namun sejak diundangkan pada tahun 2014 sampai dengan adanya penerimaan CPNS tahun 2018 belum diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP).

Baru setelah penerimaan CPNS tahun 2018 mensyaratkan usia pelamar tertinggi adalah 35 tahun baru dumunculkan kembali nama PPPK.

Dimunculkannya wacana penerimaan Aparatur Sipil Negara PPPK disebabkan oleh karena banyak pegawai honorer yang tidak bisa ikut seleksi CPNS 2018.

Para pegawai honorer tidak dapat ikut seleksi CPNS 2018 karena sebagian besar usianya telah lebih dari 35 tahun.

Setelah muncul berbagai tuntutan dari pegawai honorer yang merasa tidak dapat ikut seleksi CPNS 2018 dan menuntut langsung diangkat sebagai CPNS. Pemerintah akhirnya mengeluarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK.

PP Nomor 49 Tahun 2018 tersebut mengakomodir bagi pegawai honorer yang tidak dapat ikut seleksi dan mereka yang gagal seleksi CPNS.

Sebetulnya apakah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu?

PPPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.

Syarat Penerimaan PPPK 2019 Menjadi Pegawai ASN

Lalu apakah bedanya PPPK dengan PNS?

Antara PPPK dan PNS kedududkannya sama yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara. Yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keduanya sama-sama memiliki hak-hak kepegawaian seperti penggajian, jam kerja, cuti, pembinan karir, penghargaan dan sebagainya.

Namun yang membedakannya adalah PNS memiliki hak pensiun sedangkan PPPK tidak memiliki hak pensiun.

Adapun persyaratan untuk melamar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai pasal 16 PP 49 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.

2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 2 tahun atau lebih.

3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

5. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

6. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.

7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

8. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Syarat Penerimaan PPPK 2019 Menjadi Pegawai ASN

Selain persyaratn di atas, pelamar PPPK juga harus memahami hal-hal berikut ini:

1. Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.

2. Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi PPPK dari Instansi Pemerintah yang akan dilamar.

3. Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Adapun untuk seleksi pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

Sedangkan seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Bagi setiap pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi sesuai jabatan yang dilamar.

Seleksi kompetensi teknis terdiri atas:

1. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi yang dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.

2. Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi yang dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan ambang batas kelulusan dan peringkat.

Baca Juga: Contoh Tes Analogi Tips dan Penjelasannya

Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas. Juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi  apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Demikianlah informasi Syarat Penerimaan PPPK 2019 Menjadi Pegawai ASN. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *