UMK Kabupaten Kota Jatim 2019

Bertema.com – UMK Kabupaten Kota Jatim 2019.

Istilah UMR, UMK maupun UMP pastinya tidak asing lagi bagi para tenaga kerja, mereka mengira ketiganya sama padahal sangat berbeda.

UMR adalah Upah Minimum Regional sebagai standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada karyawan.

Namun sekarang istilah UMR telah dihilangkan, sebagai gantinya adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

UMK merupakan upah minimum kabupaten atau kota yang diberikan kepada pekerja yang perusahaannya di wilayah kabupaten atau kota.

Biasanya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) nilainya lebih besar dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sedangkan UMP atau Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku bagi suatu provinsi. Sehingga UMP untuk provinsi yang satu dengan provinsi lainnya besaran upahnya berbeda.

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

Kalau dilihat dari yang menetapkan, UMP ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan UMK ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati atau Wali Kota.

Setiap tanggal 1 bulan November semua gubernur harus mengumumkan besaran UMP di daerahnya masing-masing untuk gaji tahun berikutnya.

Sedangkan UMK untuk tahun berikutnya diumumkan oleh gubernur selambat-lambatnya tanggal 21 November.

Upah Minimum kabupaten / Kota (UMK) merupakan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum yang ditetapkan pada bulan November tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Komponen kebutuhan hidup layak (KHL) digunakan sebagai dasar penentuan Upah minimum dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja.

Kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100 kkal per hari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.

UMK Kabupaten Kota Jatim 2019 

Komponen gaji karyawan meliputi upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, dan upah pokok, tunjang tetap dan tunjangan tidak tetap.

Tunjangan Tetap merupakan Pembayaran kepada Pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja.

Untuk tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap.

Dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran Upah pokok, misalnyai transport dan atau tunjangan makan.

Meningkatkan kesejahteraan pegawai atau karyawan merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memikirkannya.

Maka setiap tahun pemerintah selalu menetapan Upah Minimum kabupaten / Kota (UMK) bagi karyawan yang berada di wilayahnya.

Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan produk domestik bruto) dipergunakan untuk menghitung upah minimum.

Pemerintah Jawa Timur menetapkan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) tahun 2019 bagi 35 kabupaten/kota.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jatim 2019 berlaku per 1 Januari 2019.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi Kota Surabaya Rp Rp3.871.052,61 UMK terendah adalah Rp Rp1.763.267,65, diterapkan di 9 kabupaten.

Yaitu Kabupaten Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Kabupaten Magetan.

Secara umum Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jatim 2019 mengalami kenaikan sebesar 8,3% dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu.

Berikut admin bagikan daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jatim 2019 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

1. Kota Surabaya Rp3.871.052,61

2. Kota Malang Rp2.668.420,18

3. Kota Pasuruan Rp2.575.616,61

4. Kota Batu Rp2.575.616,61

5. Kabupaten Mojokerto Rp3.851.983,38

Baca Juga: UMP Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

UMK Kabupaten Kota Jatim 2019 

6. Kota Mojokerto Rp2.263.665,07

7. Kota Probolinggo Rp2.137.864,48

8. Kota Kediri Rp1.899.294,78

9. Kabupaten Jombang Rp2.445.945,88

10. Kabupaten Tuban Rp2.333.641,85

11. Kabupaten Pasuruan Rp3.861.518,00

12. Kabupaten Probolinggo Rp2.306.944,93

13. Kabupaten Jember Rp2.170.917,80

14. Kabupaten Malang Rp2.781.564,24

15. Kabupaten Gresik Rp3.867.874,40

16. Kabupaten Banyuwangi Rp2.132.779,35

17. Kabupaten Lamongan Rp2.233.641,85

18. Kabupaten Sidoarjo Rp3.864.696,20

19. Kabupaten Bojonegoro Rp1.858.613,77

20. Kabupaten Kediri Rp1.850.986,07

21. Kabupaten Lumajang Rp1.826.831,72

22. Kabupaten Tulungagung Rp1.805.219,94

23. Kabupaten Bondowoso Rp1.801.406,09

24. Kabupaten Bangkalan Rp1.801.406,09

25. Kabupaten Nganjuk Rp1.801.406,09

26. Kabupaten Blitar Rp1.801.406,09

27. Kabupaten Sumenep Rp1.801.406,09

28. Kota Madiun Rp1.801.406,09

29. Kota Blitar Rp1.801.406,09

30. Kabupaten Sampang Rp1.763.267,65

31. Kabupaten Situbondo Rp1.763.267,65

32. Kabupaten Pamekasan Rp1.763.267,65

33. Kabupaten Madiun Rp1.763.267,65

34. Kabupaten Ngawi Rp1.763.267,65

35. Kabupaten Ponorogo Rp1.763.267,65

36. Kabupaten Pacitan Rp1.763.267,65

37. Kabupaten Trenggalek Rp1.763.267,65

38. Kabupaten Magetan Rp1.763.267,65.

Semoga kenaikan gaji yang telah ditetapkan dapat bermanfaat bagi para pegawai ataupun karyawan di wilayah kabupaten/kota di Jatim.

Seberapapun besaran kenaikan gaji yang diterima apabila disyukuri pasti akan menjadikan berkah dan manfaat yang berlimpah.

Demikianlah informasi UMK Kabupaten Kota Jatim 2019. Semoga Bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *